Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menekankan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih berada di bawah beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang berlangsung di Yogyakarta.

Setyo mengungkapkan bahwa penilaian IPK dilakukan oleh lembaga internasional yang berpengalaman, sehingga hasilnya memiliki dampak yang signifikan. Ia menjelaskan pentingnya perhatian terhadap skor IPK Indonesia dalam konteks kesejahteraan investasi dan ekonomi nasional.

Dalam pidato tersebut, Setyo merinci bahwa skor IPK Indonesia pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari angka 34 menjadi 37. Meskipun skor tersebut telah meningkat, ia menegaskan bahwa pencapaian ini masih butuh kerja keras bersama dari berbagai pihak.

“Apabila para investor ingin berinvestasi, mereka pasti melihat skor IPK Indonesia. Pada tahun 2024, negara kita hanya mendapatkan skor 37. Kami berharap semua pihak dapat berperan dalam meningkatkan nilai tersebut pada tahun 2025,” harapnya.

Setyo juga membandingkan skor IPK Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan Singapura. Negara tetangga seperti Malaysia memiliki skor 50, sementara Timor Leste berada di angka 40, dan Singapura jauh memimpin dengan skor 80.

Memahami Pentingnya Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia

Indeks Persepsi Korupsi adalah ukuran yang penting untuk menilai tingkat korupsi di suatu negara. Skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah, dan sebaliknya, sehingga menjadi indikator kunci bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya.

Pentingnya IPK bagi Indonesia tidak hanya terbatas pada reputasi internasional tetapi juga berpengaruh langsung terhadap perekonomian. Ketika investor melihat skor IPK yang rendah, mereka cenderung ragu untuk melakukan investasi, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan skor IPK menjadi keharusan bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan sektor swasta. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan perubahan signifikan terhadap persepsi publik dan internasional.

Apa yang Perlu Dilakukan untuk Meningkatkan IPK?

Untuk meningkatkan IPK, perlu adanya langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa merupakan awal yang baik untuk menumbuhkan kepercayaan.

Penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi juga merupakan langkah yang tidak kalah penting. Ini termasuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi secara efisien dan terbuka agar masyarakat tetap percaya pada institusi penegak hukum.

Selain itu, pendidikan antikorupsi harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah. Masyarakat yang paham tentang bahaya korupsi akan lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.

Perbandingan Skor IPK di Asia Tenggara

Melihat skor IPK di negara-negara Asia Tenggara memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi Indonesia. Negara-negara seperti Singapura, dengan skor 80, menjadi acuan bagi negara lain dalam hal pengelolaan dan pencegahan korupsi.

Malaysia yang mencatat skor 50 menunjukkan bahwa walau ada kemajuan, tantangan untuk memperbaiki sistem tetap ada. Timor Leste, meskipun memperoleh skor 40, menunjukkan bahwa negara-negara yang lebih kecil pun memiliki tantangan tersendiri dalam memberantas korupsi.

Skor IPK menjadi tolak ukur bukan hanya untuk investasi tetapi juga untuk harmoni sosial dan pembangunan berkelanjutan di kawasan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus berusaha memperbaiki dan menjaga angka ini agar tetap kompetitif.

Pentingnya Kerjasama Internal dan Eksternal

Perbaikan IPK Indonesia memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan adanya sinergi antar lembaga, upaya pemberantasan korupsi bisa lebih teroganisir dan efektif sehingga menghasilkan perubahan yang signifikan.

Kerjasama internasional juga penting dalam meningkatkan skor IPK. Indonesia bisa belajar dari praktik baik negara lain dalam pengelolaan dan pencegahan korupsi, serta menerapkan program-program yang terbukti efektif.

Dengan adanya kerjasama dan komitmen bersama, Indonesia dapat mencapai harapannya untuk meningkatkan skor IPK dan menjadikan negara ini lebih berdaya saing di kancah internasional. Peningkatan ini tidak hanya berdampak bagi iklim investasi tetapi juga bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.